Sejarah Singkat BUMDes Di Indonesia Dan Sejarah Singkat BUMDes MEKAR SARI Desa Bukit Lingkar

A.    Sejarah singkat BUMDes

Badan usaha milik desa (atau diakronimkan menjadi Bumdes) merupakan usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa, dan berbadan hukum. Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat desa setempat.

Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari Pemerintah Desa, tabungan masyarakat, bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, pinjaman, atau penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan. Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman, yang dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.

Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa

B.     Sejarah singkat BUMDes MEKAR SARI Desa Bukit Lingkar

BUMDes Mekar Sari Adalah Badan Usaha Milik Desa Bukit Lingkar yang berkedudukan di desa Bukit Lingkar Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, untuk lebih dalam mengetahui sejarah BUMDes Mekar Sari Desa Bukit Lingkar silahkan simak ulasan di bawah ini.

Sejarah BUMDes di Provinsi Riau tidak terlepas dari keberadaan Program Pemberdayaan  Desa (PPD),  Program  Pemberdayaaan  Desa  (PPD)  adalah  suatu bentuk program penanggulangan kemiskinan sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah  rendahnya  kesejahteraan  rakyat  yang  merupakan  kewajiban  pemerintahsesuai agenda utama pembangunan nasional serta dalam keputusan gubernur Riau Nomor  592/IX/2004.

Badan  Usaha  Milik Desa  Bukit Lingkar terbentuk  melalui Program  Pemberdayaan  Desa  (PPD)  yaitu  Usaha  Ekonomi  Desa  Simpan  Pinjam(UED-SP) yang  berdiri  pada  tanggal  23 April 2011 yang  mana  program  tersebut didampingi  selama  tiga  tahun  dan  dalam  perjalannya  dinilai  oleh  pihak  Program bahwa UED-SP tersebut telah mandiri sehingga bagi UED-SP yang telah mandiri diserahkan   sepenuhnya   kepada   Pemerintah   Desa   setempat   untuk   dibentuk BUMDes  sesuai  dengan  petunjuk  dan  arahan  dari  Pemerintah  Kabupaten.  Badan Usaha  Milik  Desa Bukit Lingkar didirikan  pada  tanggal 06 Februari 2017 dan diberi  nama BUMDes Mekar Sari selanjutnya    diresmikan  oleh  Kepala desa Bukit Lingkar pada tahun yang sama.

Unit usaha pada BUMDes Mekar Sari ada 3, Unit simpan pinjam yang bermodal dari modal desa dan simpanan dari masyarakat, Unit SAPRODI dimana Unit ini menyediakan bahan pokok dan kebutuhan untuk petani di sekitar desa dimana di sana menjual alat-alat pertanian dan berbagai macam kebutuhan lainya, Unit terakhir yaiitu Unit Pengolahan Sampah di mana Unit ini membeli sampah dari masyarakat untuk di olah kembali dan dapat di kembangkan lagi untuk dijual kembali atau memiliki nilai jual yang tinggi dan bermanfaat kembali ke masyarakat dan mengurangi limbah sampah yang ada di sekitar desa.

BUMDes Mekar Sari Desa Bukit Lingkar memiliki prinsip-prinsip berikut ini :

a.       Transparansi

Seluruh  operasional  kegiatan  BUMDes  harus  dilakukan  secara  transparan (terbuka)  dan  diketahui  oleh  masyarakat  luas.  Dengan  transparansi  atau keterbukaan    maka    segala    sesuatu    yang    dilakukan    akan    dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

b. Partisipasi

Pengertian  partisipasi  dalam  BUMDes  Sumber  Makmur adalah  adanyaketerlibatan masyarakat secara aktif dalam setiap tahap kegiatan BUMDes,mulai   dari   tahap   sosialisasi,  perencanaan,   pelaksanaan,   pengendalian,pelestarian dan pengembangan kegiatan

c. Desentralisasi

Desentralisasi    bermakna    sebagai    pemberian    kewenangan    kepada masyarakat    atau    lebih    mendasar    adalah    sejauh    mana    masyarakatmemperoleh    kembali    hak-haknya    yang    otonom    untuk    mengelolapembangunan secara mandiri dan partisipasif.

d. Kompetisi Sehat

Setiap pengambilan keputusan penting dalam BUMDes dilakukan melalui musyawarah   dan   bersifat   kompetisi   secara   sehat   untuk   menentukan prioritas   kegiatan   yang   didanai,   berdasarkan   hasil   kajian   atau   telaah terhadap berbagai alternatif pilihan untuk mendapatkan pilihan  terbaik.